Komisi VI DPR-RI  menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (Bappebti). Anggota Komisi VI Nasril Bahar meminta kepada Kepala Bappebti Sutriono Edi beserta jajarannya untuk bekerja secara maksimal, karena menurut temuan di lapangan, masih banyak harga komoditi hasil bumi asal Indonesia justru diatur oleh negara-negara asing.

Anggota Dewan dari daerah pemilihan Sumatera Utara III ini menilai, kendali harga komoditi oleh asing jelas merugikan negara Indonesia. Dia juga mempertanyakan, jika harga komoditi banyak dikendalikan negara asing lalu di mana peran Bappebti.

Padahal Bappebti merupakan unit eselon I pada Kementerian Perdagangan Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.

"Ini yang harus kita ke depankan, di mana begitu banyak komoditi kita harganya diatur oleh pihak luar, sementara kita membuat undang-undang bertujuan bagaimana menentukan harga komoditi kita ," tegas Nasril di ruang rapat Komisi VI gedung Nusantara I, Selasa (9/2).

Nasril juga mengungkapkan, banyak petani dan penambang hasil bumi lokal mengeluh, karena persoalan harga komoditi tergerus ke bawah. Sedangkan menurut hasil temuannya perkembangan perdagangan multilateral tidak ada kemajuan.

"Untuk itu kami menekankan harus ada progres demi progres, pengembangan demi pengembangan, dan sejauh mana transaksi ini berjalan namun komoditi kita jatuh," tandas politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara itu Pimpinan Sidang Farid Al-Fauzi menilai, persiapan materi Kepala Bappebti  dan jajarannya dalam agenda rapat dengan Anggota Dewan Komisi VI belum matang. Sehingga banyak pertanyaan anggota dewan yang tidak ditanggapi secara maksimal. Karena hal tersebut, Pimpinan sidang menskors rapat, dan meminta Sekretariat Komisi membuat agenda rapat ulang dengan jajaran Bappebti.(eko,mp)/foto:jaka/parle/iw.